
Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi bersama unsur legislatif terus mengupayakan agar Participating Interest (PI) sebesar 10 persen dapat diperoleh dari pengelolaan migas oleh PetroChina. Target tersebut dinilai sebagai hak daerah yang harus diperjuangkan secara maksimal.
Pasalnya, tawaran PI sebesar 4,75 persen yang diajukan oleh pihak PetroChina sebelumnya mendapat penolakan tegas dari Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD. Nilai tersebut dinilai belum mencerminkan kepentingan dan potensi daerah sebagai wilayah penghasil.
Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan, menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen memperjuangkan PI sebesar 10 persen, meskipun proses yang dilalui tidak mudah.
“DPRD tetap meminta PI ini sebesar 10 persen. Memang di beberapa daerah ada yang tidak mencapai angka tersebut karena hasil due diligence, tetapi untuk Jambi, kita akan terus memperjuangkan agar tetap di angka 10 persen,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Ia menjelaskan, proses due diligence menjadi salah satu tahapan krusial yang cukup kompleks dalam penentuan besaran PI. Namun demikian, DPRD tetap optimistis bahwa hasil akhir akan berpihak pada kepentingan daerah.

Samsul juga mengungkapkan bahwa tahapan teknis saat ini telah menunjukkan perkembangan signifikan. Proses open data room antara kedua belah pihak telah selesai, dan saat ini tinggal menunggu penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan PetroChina.
“InsyaAllah kami optimistis. Proses due diligence memang cukup rumit, tetapi open data room sudah selesai. Saat ini tinggal tahap MoU antara BUMD dan PetroChina,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perjuangan mendapatkan PI 10 persen bukan semata persoalan angka, melainkan menyangkut kedaulatan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Dengan tercapainya PI 10 persen, diharapkan Provinsi Jambi dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari sektor migas, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
DPRD pun memastikan akan terus mengawal proses ini hingga mencapai hasil maksimal, serta mendorong pemerintah daerah untuk tetap konsisten dalam posisi tawar terhadap pihak PetroChina.










Tinggalkan Balasan