Nasional (Jakarta) – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, meminta Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, untuk meninjau ulang rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar. Permintaan tersebut disampaikan sebagai bentuk pengingat agar setiap alokasi anggaran daerah tetap mempertimbangkan asas kepatutan, urgensi, serta kepentingan masyarakat luas.
Menurut Bima Arya, pengadaan kendaraan dinas dengan nilai fantastis berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah publik, terutama saat pemerintah sedang mendorong efisiensi belanja daerah. Ia menegaskan bahwa penggunaan APBD harus mengedepankan kebutuhan prioritas dan manfaat langsung bagi warga.
Di sisi lain, Rudy Mas’ud menyatakan bahwa rencana pengadaan tersebut telah melalui mekanisme yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional kepala daerah di wilayah dengan kondisi geografis luas serta medan yang menantang. Ia menilai kendaraan yang memadai dibutuhkan untuk menunjang mobilitas dan representasi jabatan.
Isu ini pun memicu perhatian publik dan menjadi perbincangan luas, terutama terkait prioritas belanja daerah di tengah tuntutan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar. Permintaan evaluasi dari pemerintah pusat dipandang sebagai langkah pengawasan agar kebijakan anggaran tetap selaras dengan semangat kehati-hatian dan kepentingan masyarakat.
Tinggalkan Balasan