JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) melalui Bendahara Umum, Yance Andrisal, menyampaikan kritik terbuka terhadap arah kebijakan pembangunan dan investasi di Tanah Papua. Sebagai putra daerah Papua, Yance menilai figur seperti Bahlil Lahadalia yang memiliki kedekatan dengan Presiden seharusnya mampu memainkan peran strategis sebagai penyambung lidah masyarakat adat di pusat kekuasaan.
Representasi Papua Harus Berdampak Nyata
GMNI berpandangan bahwa posisi strategis di lingkaran pemerintahan tidak cukup hanya menjadi simbol keterwakilan. Lebih dari itu, kehadiran tokoh asal Papua di kabinet mestinya mampu mendorong lahirnya kebijakan yang menyentuh akar persoalan ekonomi masyarakat lokal.
Menurut Yance, keterwakilan tersebut harus diterjemahkan dalam program konkret yang memperkuat kemandirian ekonomi rakyat Papua, bukan sekadar mempermudah arus investasi dan pembukaan akses bagi modal besar.
Sorotan terhadap Pemetaan Wilayah Adat
GMNI juga menyoroti tren pemetaan wilayah adat yang berlangsung secara masif. Alih-alih dimaknai sebagai upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, langkah tersebut dinilai berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan inventarisasi lahan bagi korporasi.
Proses yang tidak melibatkan persetujuan penuh masyarakat adat berisiko memicu konflik horizontal maupun konflik agraria berkepanjangan. “Tanah Papua bukan tanah kosong. Setiap jengkalnya memiliki pemilik adat,” tegas Yance dalam keterangannya.
Izin Konsesi dan Ancaman terhadap Kedaulatan Adat
Pemberian izin investasi skala besar di Papua turut menjadi perhatian serius. GMNI menilai kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan hak ulayat dan keberlanjutan sosial, berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat adat.
Pendekatan pembangunan yang bersifat ekstraktif dikhawatirkan hanya memperdalam ketimpangan serta memperbesar potensi konflik sosial di wilayah paling timur Indonesia tersebut.
Desakan Perubahan Paradigma
DPP GMNI mendesak pemerintah untuk segera menggeser paradigma pembangunan dari model top-down dan berbasis eksploitasi sumber daya alam menuju pendekatan yang memperkuat ekonomi kreatif masyarakat adat.
Program pemberdayaan seperti akses permodalan bagi UMKM berbasis adat, penguatan koperasi lokal, hingga perluasan akses pasar bagi komoditas khas Papua dinilai jauh lebih mendesak dibandingkan sekadar membuka ruang bagi perusahaan besar.
Konsisten pada Nilai Marhaenisme
Sebagai organisasi yang berlandaskan ajaran Marhaenisme, GMNI menegaskan komitmennya untuk berpihak pada rakyat kecil dan masyarakat adat. Yance berharap Bahlil Lahadalia kembali pada peran historisnya sebagai putra daerah yang memahami realitas sosial rakyat Papua, serta memastikan kebijakan pembangunan tidak menjadi jembatan bagi praktik kapitalisme yang menggerus tanah leluhur.
Tuntutan Audit dan Transparansi
Di akhir pernyataannya, GMNI menegaskan akan terus mengawal isu ini dan mendesak dilakukannya audit transparan terhadap seluruh izin investasi yang telah diterbitkan di Papua.
Bagi GMNI, pembangunan sejati di Papua harus berorientasi pada pemanusiaan manusia Papua, menjamin kedaulatan penuh atas tanah adat, serta memastikan bahwa kekayaan alam benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat setempat, bukan semata demi kepentingan korporasi.
Tinggalkan Balasan