JAMBI — Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jambi sukses menyelenggarakan Dialog Publik dengan tema “From Campus to Society: Merawat Demokrasi, Menguatkan Partisipasi, Membangun Provinsi Jambi” pada Jumat, 18 September 2026.
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara organisasi mahasiswa, pemuda, dan pemerintah dalam membicarakan posisi serta peran mahasiswa dalam kehidupan demokrasi, khususnya dalam mengawal perjalanan kebijakan publik dan pembangunan di Provinsi Jambi.
Pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi bagian dari sinergi antara DPC GMNI Jambi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jambi. Kehadiran dan dukungan Kesbangpol dalam forum tersebut menunjukkan adanya ruang kolaborasi yang terbuka antara pemerintah dan organisasi mahasiswa dalam membangun kehidupan demokrasi yang partisipatif.
Dialog publik turut dihadiri oleh sejumlah organisasi mahasiswa, baik dari lingkungan internal maupun eksternal kampus. Kehadiran lintas organisasi tersebut memperlihatkan bahwa isu mengenai demokrasi, partisipasi pemuda, serta pengawasan terhadap kebijakan publik merupakan tanggung jawab bersama yang perlu terus dibicarakan dan dikembangkan.
Dalam forum tersebut, perwakilan Kesbangpol Provinsi Jambi menekankan pentingnya menjaga agar peran mahasiswa dan pemuda tidak mengalami pelemahan atau kehilangan relevansinya dalam mengawal perjalanan kebijakan di Provinsi Jambi.
Mahasiswa dinilai memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual yang dapat memberikan kritik, masukan, sekaligus kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Namun, peran tersebut juga perlu ditopang oleh kualitas sumber daya manusia dan kualitas organisasi mahasiswa itu sendiri.
Karena itu, organisasi mahasiswa seperti GMNI didorong untuk terus melakukan pembenahan internal, memperkuat proses kaderisasi, serta meningkatkan kualitas kader agar mampu menjalankan fungsi intelektual dan sosialnya secara lebih bertanggung jawab.
Pesan tersebut menjadi penting bagi GMNI Jambi. Sebab, keberadaan organisasi mahasiswa tidak semata-mata diukur dari seberapa sering melakukan aksi atau menyampaikan kritik, tetapi juga dari sejauh mana organisasi mampu menghasilkan kader yang memiliki kapasitas intelektual, kemampuan membaca persoalan, serta keberanian mengambil peran dalam kehidupan masyarakat.
Ketua DPC GMNI Jambi, Ludwig Syarif Sitohang, mengapresiasi langkah Kesbangpol Provinsi Jambi yang memberikan perhatian dan hadir secara langsung dalam forum tersebut.
Menurutnya, kehadiran pemerintah dalam ruang dialog bersama mahasiswa merupakan langkah penting dalam membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan gerakan mahasiswa.
“Kami mengapresiasi Kesbangpol Provinsi Jambi yang telah hadir dan memberikan ruang dialog bersama mahasiswa. Bagi kami, ini merupakan langkah penting untuk menegaskan bahwa sikap kritis mahasiswa tidak seharusnya dipersepsikan sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari kontribusi positif terhadap pembangunan dan pengawasan kebijakan di Provinsi Jambi.”
Ludwig menambahkan bahwa kritik mahasiswa seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi. Kritik tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, tetapi dapat menjadi instrumen untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai kepentingan masyarakat dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Mahasiswa harus tetap kritis, tetapi kritik juga harus dibangun dengan pengetahuan, data dan argumentasi. Di sisi lain, pemerintah juga harus melihat kritik sebagai bagian dari proses demokrasi. Ketika kedua pihak memiliki ruang dialog, maka yang dibangun bukan sekadar hubungan antara pemerintah dan mahasiswa, tetapi ekosistem demokrasi yang lebih sehat.”
Bagi GMNI Jambi, tema “From Campus to Society” tidak berhenti sebagai slogan kegiatan. Tema tersebut merupakan refleksi atas kebutuhan untuk membawa pengetahuan, gagasan dan keberpihakan mahasiswa keluar dari ruang-ruang kampus dan hadir di tengah persoalan masyarakat.
Mahasiswa tidak cukup hanya menjadi kelompok yang mendiskusikan persoalan bangsa di lingkungan akademik. Mahasiswa juga dituntut mampu memahami persoalan konkret masyarakat, membaca arah kebijakan pemerintah, melakukan pengawasan secara kritis, serta menawarkan gagasan dan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, GMNI Jambi memandang bahwa penguatan kaderisasi menjadi salah satu agenda penting dalam menjaga keberlanjutan gerakan mahasiswa.
Kritik membutuhkan pengetahuan. Pengawasan membutuhkan keberanian. Dan kontribusi membutuhkan kapasitas.
Melalui forum tersebut, DPC GMNI Jambi berharap sinergi antara organisasi mahasiswa dan pemerintah dapat terus dikembangkan dalam bentuk ruang-ruang dialog yang terbuka, kritis dan konstruktif.
GMNI Jambi juga menegaskan komitmennya untuk terus mengambil bagian dalam mengawal demokrasi, menguatkan partisipasi masyarakat serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan Provinsi Jambi dengan tetap mempertahankan sikap kritis dan independen sebagai organisasi mahasiswa.
Tinggalkan Balasan