Jambi — Di tengah belum tuntasnya pembangunan jalur khusus batubara di Provinsi Jambi yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, publik kini dihebohkan dengan munculnya isu dugaan adanya “jalur khusus” untuk meloloskan seseorang menjadi jaksa dengan mencatut nama Gubernur Jambi.
Informasi yang beredar menyebutkan adanya dugaan praktik percaloan dalam proses tersebut. Bahkan, korban disebut mengalami kerugian hingga sekitar Rp400 juta. Isu ini pun cepat menyebar dan menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat.
Sorotan publik semakin tajam karena persoalan tersebut dinilai menambah daftar polemik yang muncul di lingkungan pemerintahan Provinsi Jambi. Masyarakat menilai berbagai isu yang berkembang belakangan ini berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Menanggapi kabar tersebut, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menegaskan bahwa tidak ada jalur khusus dalam proses rekrutmen jaksa. Kejati memastikan seluruh tahapan penerimaan dilakukan secara terbuka, transparan, dan sesuai mekanisme resmi yang berlaku.
Aktivis Jambi, Wiranto B. Manalu, menilai berbagai polemik yang terus bermunculan belakangan ini semakin memperburuk citra kepemimpinan di Provinsi Jambi.
Menurutnya, masyarakat saat ini lebih menantikan realisasi pembangunan jalur khusus batubara yang sejak lama menjadi perhatian publik. Namun, isu yang berkembang justru berkaitan dengan dugaan nepotisme dan praktik percaloan.
“Masyarakat Jambi saat ini menunggu realisasi jalur khusus batubara yang sejak lama menjadi perhatian publik. Namun yang malah heboh sekarang adalah isu jalur khusus jadi jaksa. Ini tentu sangat memprihatinkan,” ujar Wiranto.
Ia juga menyoroti pentingnya profesionalisme di lingkungan pemerintahan daerah. Menurutnya, orang-orang yang berada di sekitar gubernur seharusnya membantu memperkuat kinerja pemerintahan dan menjaga kepercayaan masyarakat, bukan malah memunculkan polemik baru.
“Orang-orang yang berada di lingkaran gubernur seharusnya meringankan beban dan membantu kerja pemerintahan secara profesional. Jangan malah memperburuk citra dan kinerja gubernur dengan berbagai isu yang terus muncul,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wiranto menilai Provinsi Jambi membutuhkan kepemimpinan yang tegas serta mampu memilih sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas demi kepentingan masyarakat luas.
“Jambi butuh pemimpin yang tegas dan mampu memilah siapa yang benar-benar bisa membantu secara profesional demi kepentingan masyarakat,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan