JambiWatch.id — (Kota Jambi) Insiden kebakaran yang terjadi di SPBU dengan nomor 24.361.06 di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, pada 29 April 2025 lalu hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, hingga memasuki tahun 2026, publik belum memperoleh kejelasan mengenai hasil investigasi resmi terkait penyebab kebakaran maupun pihak yang harus bertanggung jawab atas berbagai isu yang sebelumnya mencuat di SPBU tersebut.
Pada saat kejadian, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel menyatakan akan melakukan investigasi menyeluruh bersama aparat penegak hukum. Bahkan Pertamina secara tegas menyebut tidak akan segan memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran dari pihak lembaga penyalur. Namun hingga saat ini, masyarakat belum mendapatkan informasi yang transparan mengenai hasil akhir investigasi tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai komitmen pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak di daerah. Terlebih sebelum insiden kebakaran terjadi, telah beredar berbagai pemberitaan dan isu publik yang menyoroti dugaan aktivitas ilegal serta dugaan peredaran BBM nonprosedural yang disebut-sebut beroperasi di lingkungan SPBU tersebut.
Publik berhak mengetahui apakah dugaan-dugaan tersebut pernah diperiksa secara menyeluruh, apakah terdapat pelanggaran dalam operasional SPBU, serta siapa pihak yang bertanggung jawab apabila memang ditemukan adanya praktik yang melanggar hukum.
Ketertutupan informasi justru berpotensi menimbulkan spekulasi yang semakin liar di tengah masyarakat. Di sisi lain, penegakan hukum yang tidak memberikan kepastian akan menimbulkan kesan bahwa persoalan distribusi BBM ilegal merupakan masalah yang tidak pernah disentuh hingga tuntas.
Sejumlah publik menilai bahwa peristiwa kebakaran SPBU 24.361.06 seharusnya menjadi momentum untuk membuka secara terang kondisi pengawasan distribusi BBM di Jambi. Jangan sampai insiden yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat hanya berhenti pada pemberitaan sesaat tanpa ada kejelasan mengenai penyebab, aktor yang terlibat, maupun langkah penindakan yang dilakukan.
Tidak sedikit warga Kota Jambi yang mendesak Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Kepolisian Daerah Jambi, serta instansi terkait untuk menyampaikan secara terbuka perkembangan dan hasil investigasi yang pernah dijanjikan kepada publik. Transparansi menjadi penting agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi BBM tetap terjaga dan tidak menimbulkan asumsi bahwa terdapat pihak-pihak tertentu yang dilindungi dari proses hukum.
Masyarakat Jambi berhak mengetahui kebenaran atas peristiwa yang terjadi, termasuk memastikan bahwa tidak ada ruang bagi praktik distribusi BBM ilegal yang berpotensi merugikan negara, konsumen, maupun keselamatan publik.
(Tim Redaksi) JambiWatch.id
Tinggalkan Balasan