JAMBI – Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jambi, Ludwig Syarif Sitohang, angkat bicara terkait beredarnya informasi mengenai kedatangan aparat kepolisian ke Sekretariat DPC GMNI Jakarta Selatan pada Jumat (12/6/2026).

Berdasarkan informasi yang beredar, sejumlah aparat kepolisian mendatangi sekretariat organisasi tersebut dan beberapa kader GMNI Jakarta Selatan dikabarkan turut diamankan. Peristiwa tersebut disebut terjadi setelah DPC GMNI Jakarta Selatan melakukan aksi penyampaian aspirasi yang menyoroti berbagai persoalan nasional, mulai dari kondisi perekonomian hingga kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Menanggapi kabar tersebut, Ludwig Syarif Sitohang menyatakan keprihatinannya. Ia menilai bahwa apabila informasi tersebut benar terjadi, maka tindakan yang mengarah pada pembungkaman terhadap gerakan mahasiswa merupakan ancaman serius bagi kehidupan demokrasi.

“Mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Karena itu, apabila benar terjadi tindakan intimidasi ataupun pendekatan represif terhadap kader-kader GMNI Jakarta Selatan, tentu hal tersebut patut disesalkan,” ujar Ludwig, Sabtu (13/6/2026).

Menurutnya, GMNI sebagai organisasi kader dan organisasi perjuangan memiliki sejarah panjang dalam menyuarakan kepentingan rakyat serta mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor konstitusi dan cita-cita keadilan sosial.

Ludwig mengatakan bahwa perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah seharusnya dijawab melalui ruang dialog dan keterbukaan, bukan dengan langkah-langkah yang berpotensi menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat maupun kalangan mahasiswa.

“Demokrasi tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemilu, tetapi juga dari sejauh mana negara memberikan ruang kepada warga negara untuk menyampaikan kritik. Mahasiswa bukan musuh negara. Kehadiran mereka justru menjadi pengingat ketika terdapat persoalan yang dirasakan rakyat,” katanya.

Ia juga meminta agar seluruh informasi yang berkembang terkait peristiwa di Sekretariat DPC GMNI Jakarta Selatan dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik guna menghindari spekulasi yang dapat memperkeruh situasi.

Selain itu, GMNI Jambi menyatakan solidaritas terhadap kader-kader DPC GMNI Jakarta Selatan dan berharap seluruh proses yang berlangsung tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, hak asasi manusia, serta kebebasan berserikat dan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.

“Suara mahasiswa tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Kritik adalah bagian dari kecintaan terhadap bangsa. Ketika mahasiswa berbicara tentang penderitaan rakyat, yang perlu dilakukan adalah mendengar dan menjawab substansinya, bukan membungkamnya,” tegas Ludwig.

GMNI Jambi menilai bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi harus tetap menjamin ruang partisipasi publik, termasuk bagi organisasi kemahasiswaan yang menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.