Kota Jambi – Satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, Maulana dan Diza Aljosha Hazrin, gelombang aksi unjuk rasa digelar di depan Kantor Wali Kota Jambi, Selasa (18/2/2026).

Aksi yang dimotori Koalisi Anak Bangsa Menggugat itu diikuti oleh berbagai organisasi dan elemen masyarakat sipil. Mereka menyuarakan kritik terhadap capaian satu tahun pemerintahan Maulana-Diza yang dinilai jauh dari ekspektasi publik.

Salah satu orator dalam aksi tersebut, Dandi Bratanata, secara tegas menyampaikan bahwa kepemimpinan hari ini layak mendapat “raport merah”.

“Satu tahun bukan waktu yang singkat. Tapi hari ini kami menilai, banyak persoalan mendasar yang justru tidak terselesaikan. Bahkan ada yang semakin menguatkan dugaan keberpihakan yang keliru,” tegas Dandi dalam orasinya.

Dalam orasinya, Dandi menyinggung persoalan tata ruang yang dinilai belum tuntas, khususnya terkait kawasan Mall WTC dan terbitnya izin usaha Helen’s Play Mart. Ia mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan tata ruang serta transparansi proses perizinan.

Menurutnya, persoalan tata ruang bukan sekadar administrasi, melainkan menyangkut kepastian hukum dan arah pembangunan kota.

Selain itu, Dandi juga menyoroti gaya kepemimpinan Wali Kota yang sebelumnya sempat mendapat sorotan publik dengan sebutan “Wali Kota Pagar”. Dalam pandangannya, pemerintah dinilai tegas terhadap masyarakat kecil, namun dianggap lemah terhadap kepentingan tertentu.

“Jangan sampai ketegasan hanya berlaku bagi rakyat kecil, sementara terhadap pemilik modal justru lunak,” ujarnya disambut sorakan massa aksi.

Screenshot

Isu lain yang turut diangkat adalah pengelolaan kontrak BBM untuk operasional sampah Kota Jambi yang mencapai nilai miliaran rupiah oleh PT Lutfi Azimigas Barokah. Dalam orasi tersebut, Dandi menyinggung dugaan konflik kepentingan yang menyeret nama wali kota.

Ia mendesak adanya transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.

“Kami tidak ingin hanya janji transparansi. Kami ingin bukti. Jika tidak ada konflik kepentingan, buka secara terang benderang ke publik,” tegasnya.

Aksi ini digelar oleh Koalisi Anak Bangsa Menggugat yang terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, dan elemen pemuda di Kota Jambi. Mereka menyatakan akan terus mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan kontrol publik tetap berjalan.

Massa aksi juga membawa atribut dan poster bertuliskan kritik terhadap capaian satu tahun pemerintahan, termasuk simbolisasi “raport merah” sebagai bentuk evaluasi publik.

Hingga aksi berlangsung, pengamanan tampak dilakukan aparat kepolisian di sekitar Kantor Wali Kota Jambi. Aksi berjalan dengan tertib di bawah pengawalan petugas.

Koalisi menyatakan, jika tuntutan dan evaluasi publik tidak direspons secara serius, mereka membuka kemungkinan aksi lanjutan sebagai bentuk kontrol terhadap jalannya pemerintahan Kota Jambi.